Indikator I.1

I.1: Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)

100%

Indikator I.2

I.2: Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

100%

Indikator I.3

I.3: Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

100%

Indikator I.4

I.4: Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa

100%

Indikator I.5

I.5: Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

100%

Indikator II.1

II.1: Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

100%

Indikator II.2

II.2: Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah

100%

Indikator II.3

II.3: Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi

100%

Indikator III.1

III.1: Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat

100%

Indikator III.2

III.2: Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa

100%

Indikator III.3

III.3: Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.

100%

Indikator III.4

III.4: Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat

100%

Indikator III.5

III.5: Adanya Maklumat Pelayanan

67%

Indikator IV.1

IV.1: Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa

100%

Indikator IV.2

IV.2: Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

100%

Indikator IV.3

IV.3: Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

100%

Indikator V.1

V.1: Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

100%

Indikator V.2

V.2: Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

100%